Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Kementerian Perdagangan meliputi penerimaan dari:

• Jasa Pendidikan dan Pelatihan;

• Jasa Sertifikasi;

• Jasa Pelatihan Kompetensi Personil;

• Jasa Inspeksi Teknis;

• Jasa Konsultasi Mutu dan Pengujian Mutu;

• Jasa Profesi Penera, Pranata Laboratorium, dan Penguji Mutu Barang;

• Jasa Pengujian dan Pengambilan Contoh;

• Jasa Pengujian Dalam Rangka Persyaratan Izin Tanda Pabrik dan Izin Tipe Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;

• Jasa . . .

• Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal;

• Jasa di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

• Jasa Kalibrasi dan Verifikasi;

• Jasa Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dilaksanakan oleh Direktorat Metrologi;

• Jasa Salinan Resmi atau Petikan Resmi Daftar Perusahaan;

• Jasa Data Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;

• Denda Administratif atas pelanggaran tidak mendaftar Prospektus dan Perjanjian Waralaba;

• Denda Administratif atas pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;

• Jasa Pelatihan di bidang ekspor impor atau jasa konsultasi mutu dan pengujian mutu yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Organisasi Nasional maupun Internasional; dan

• Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di luar negeri.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dan huruf p sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2 . . .