Pasal 6

(1) Konrisi berwenang rnenjatuhkan sanksi berupa

tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perulndang-undangan. (21 Tirrdakan aciministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupe:

• penetapan pe;nbatalan Perj arrj ian ;
• pe tah kepada Pelaku Usaha untuk mcnghentikan integrasi vertikal;
• perintah kepada Pelakrr Usaha untuk ,nenghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek Monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/a*.au merugikan nlasyarakat;
• perinkrh' ke a Pelaku Us k mcnghentikag penyalahgunaan posisi domirran;
• penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan ba<lan usaha dan pengambilalihan saham;
• penetapan pembayaran n rr-gi; dan/atau ob' pengenaan. denda, paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan memperhatikan ketentuan mengerlai besaran denda sebagaimana diatur d Peraturan Pemerintah ini.

P:rsal 7

SK No 094454 A

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal'7

(1) Tindakan administratif berupa penetapan pembatalan

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) huruf a dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha

melnnggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5. Pasal 6, Pasal 7,

Pasal 3,, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,

Pasal 15, dan/atau Pasal 16 Undang-Undang.

(2l''l'inclakan administratif berupa. penetapan pembatalan Perjanjian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan pada:

• sebagian Perjanjia-n; atau
• keseluruhan Pcrjanjian.

(3) Tindakan administratif berupa penetapan pernbatalan

sebagian Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a diterapkan daiarn hal sebagian ketentuan

dalan': Perjanjian diput.rskan oleh Majelis Komisi melanggar ketentuan Undan g.Undan g. (41 Tinddkan administratif berupd. penetapan pembatalan keseluruhan Perjanjian sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan dalam hal seluruh ketentuan atau. hampir seluruh ketentuan dalarn Perjanjian diputuskan oleh Majelis Komisi melanggar ketentua n Unclang-Undang.