Pasal 9

(1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas oleh Badan Permusyawaratan

Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.

(2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan

dan masukan bagi bupati/walikota dalam melakukan pemekaran Desa.

(3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis

kepada bupati/walikota.

Penjelasan Pasal 9

Cukup jelas.