Pasal 10

(1) Bupati/walikota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.

(2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

• unsur pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;

• camat atau sebutan lain; dan

• unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

(3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan

Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam

bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.

(5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati/walikota menetapkan peraturan

bupati/walikota tentang pembentukan Desa persiapan.

Penjelasan Pasal 10

Cukup jelas.

7 / 76

DIVA | DIUNDUH PADA 22 JULI 2023

www.hukumonline.com