Pasal 80

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah

Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

• tokoh adat;

• tokoh agama;

• tokoh masyarakat;

• tokoh pendidikan;

• perwakilan kelompok tani;

• perwakilan kelompok nelayan;

• perwakilan kelompok perajin;

• perwakilan kelompok perempuan;

• perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan/atau

40 / 76

DIVA | DIUNDUH PADA 22 JULI 2023

www.hukumonline.com

• perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan

unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(5) Ketentuan mengenai tahapan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan musyawarah Desa diatur

dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Penjelasan Pasal 80

Cukup jelas.

Bagian Keenam

Penghasilan Pemerintah Desa