Pasal 78

(1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan

pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh

biaya operasional.

(3) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan

pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

39 / 76

DIVA | DIUNDUH PADA 22 JULI 2023

www.hukumonline.com

(4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan

penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Penjelasan Pasal 78

Cukup jelas.