Pasal 24

(1) Kegiatan dekomisioning harus dilaksanakan dalam hal:

• atas permintaan pengusaha instalasi nuklir sebelum izin operasi atau izin operasi gabungan berakhir;
• pengusaha instalasi nuklir tidak memperpanjang izin operasi atau izin operasi gabungan;
• permohonan perpanjangan izin operasi atau izin operasi gabungan ditolak oleh Kepala BAPETEN karena alasan keselamatan dan/atau keamanan nuklir; atau
• terjadi kecelakaan parah atau keadaan yang mengancam keselamatan dan/atau keamanan operasi reaktor nuklir.

(2) Permohonan izin dekomisioning sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diajukan kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen

persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dokumen persyaratan teknis sebagai berikut:

• program dekomisioning; dan
• program jaminan mutu dekomisioning;

(3) Permohonan izin dekomisioning untuk melaksanakan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus diajukan paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum izin operasi atau izin operasi gabungan berakhir.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dekomisioning reaktor nuklir

dan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.