PP
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
Pasal 49
BAB 6 — PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF
(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran
dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
- pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
- harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;dan
- nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- pemerintah daerah kabupaten/kota;
- kantor pertanahan kabupaten/kota;
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
- kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
- Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.