Pasal 24

(1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.

(2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

(3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
• melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
• memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
• bergerak di bidang keuangan syariah; dan
• memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).

(4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.