Pasal 21

(1) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik

dan/atau calon/anggota legislatif.

(2) Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif

dilarang untuk diangkat menjadi anggota Direksi.

(3) Dalam hal anggota Direksi menjadi pengurus partai politik

dan/atau calon/anggota legislatif, maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai Anggota Direksi terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

Pasal 22 . . .