Pasal 2

(1) Kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi

asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan atas dasar izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.

(2) Izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.

(3) Menteri dalam memberikan izin tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas obyek perijinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan

dari kegiatan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Obyek Perizinan