Pasal 56

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memaksimalkan

pengembangan sumber energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf b untuk Penyediaan Energi dalam suatu wilayah. (21 Dalam rangka memaksimalkan pengembangan sumber energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan: yang a, inventarisasi sumber daya energi terbamkan meliputi jenis, lokasi, kapasitas atau cadangan, dan keekonomiannya; energi b. penetapan rencana pengembangan sumber terbarukan;

• pengalokasian lahan; dan yang diperlukan. d. pemberian kemudahan

(3) Selain . . .

SK No254898A

PRESIDEN

(3) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha dan bentuk usaha tetap yang memproduksi Energi Tak Terbarukan harus berperan serta dalam penurunan Emisi GRK Sektor Energi dan/atau pengembangan sumber energi terbarukan.

(4) Pengembangan sumber energi terbarukan sebagaimana

(3) dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.