Pasal 21

(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, bupati lwali kota melaksanakan:

• koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;
• fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenlKota kepada perangkat daerah kabupaten/kota dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
• kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
• pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
• komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.