PP
PENGAMANAN WILAYAH UDARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5
BAB 2 — PENETAPAN STATUS WILAYAH UDARA DAN KAWASAN UDARA
(1) Ruang udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
dapat digunakan untuk kepentingan penerbangan sipil dan pertahanan yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dalam kerja sama sipil militer antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
(2) Kerja sama sipil militer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk menjamin Keselamatan Penerbangan dengan memberikan prioritas pesawat udara TNI dalam melaksanakan penegakan kedaulatan, penegakan hukum, operasi dan latihan militer.