Pasal 2

(1) Penyelenggaraan pemulihan terhadap korban

dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

• ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
• tenaga yang ahli dan profesional;
• pusat pelayanan dan rumah aman; dan
• sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi

terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).