Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri

menurut bidang tugasnya masing-masing.