Pasal 8

(1) PPKN/D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah

sebagai berikut:

• Menteri/Pimpinan Lembaga, dalam hal kerugian

negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan

Kementerian Negara/Lembaga;

• Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara,

dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Menteri/

Pimpinan Lembaga;

• Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal

kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan

Pemerintahan Daerah; atau

• Presiden, dalam hal Kerugian Negara/Daerah

dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara/Pimpinan Lembaga

Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.

(2) Kewenangan PPKN/D untuk menyelesaikan Kerugian

Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh:

• kepala satuan kerja untuk kerugian negara yang

dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian

Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a; dan

• Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian

daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan

Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c.

(3) Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh kepala satuan

kerja, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian negara

dilakukan oleh atasan kepala satuan kerja.

(4) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku

www.peraturan.go.id

2016, No.196

Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk

menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh

Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah