Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Panglima Tentara

Nasional Indonesia dan/atau menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan baik secara

bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang

tugasnya masing-masing.