Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Pekerjaan Umum meliputi penerimaan dari jasa:

• Penelitian dan Pengembangan;

• Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi;

• Pembinaan Usaha Konstruksi;

• Pengolahan Data;

• Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(3) Selain . . .

(3) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pekerjaan Umum meliputi juga:

• penggunaan peralatan konstruksi;

• royalti atas lisensi hak paten dari hasil penelitian dan pengembangan;

• kerjasama Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pekerjaan Umum.