Pasal 10

(1) Majelis Wali Amanat merupakan organ representasi pemangku kepentingan

yang menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum.

(2) Tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat:

• menyusun dan menetapkan perubahan anggaran dasar untuk diusulkan sebagai Peraturan Pemerintah;
• menetapkan anggaran rumah tangga dan perubahannya;
• menyusun dan menetapkan kebijakan umum;
• menetapkan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor;
• menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor;
• menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan dan/atau perubahannya yang diusulkan Rektor;
• mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan Anggota Senat Akademik;
• mengangkat dan memberhentikan Ketua serta Anggota Dewan Audit;
• mengangkat dan memberhentikan Rektor;

www.djpp.depkumham.go.id

6

• mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan Anggota Dewan Guru Besar;
• melakukan pengawasan umum atas pengelolaan BHPP UNHAN;
• melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Rektor;
• melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Senat Akademik;
• melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Dewan Audit;
• melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan Rektor, Dewan Guru Besar, Dewan Audit, dan Senat Akademik;
• mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan BHPP UNHAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• menyelesaikan persoalan BHPP UNHAN termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ BHPP UNHAN lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.