Pasal 10

(1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan

selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun.

(2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non

departemen dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum menetapkan norma, standar,

prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat

menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada

peraturan perundang-undangan sampai dengan

ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 11 . . .