Pasal 6

Pelaksanaan teknis Peraturan Pemerintah ini yang berkaitan dengan

tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstltusl yang menimbulkan beban keuangan Negara ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi setelah mendapat persetujuan dart Menteri Keuangan.