Pasal 135

(1) Dalam pengelolaan bendungan beserta waduknya, Pemerintah, pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota, dan badan usaha dapat melakukan kerja sama.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

• memperhatikan kepentingan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah sungai yang bersangkutan;
• dituangkan dalam perjanjian kerja sama pengelolaan bendungan beserta waduknya; dan
• dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.depkumham.go.id