Pasal 7

Sertifikat Pendidik untuk Dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK

Bagian Kesatu Perundang-undangan TunjanganPeraturan Profesi ditjen Pasal 8

(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen yang

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• memiliki Sertifikat Pendidik yang telah diberi nomor registrasi Dosen oleh Departemen;

• melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:

1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan

2. beban . . .

www.djpp.depkumham.go.id

1. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;

• tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar Satuan Pendidikan Tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;

• terdaftar pada Departemen sebagai Dosen Tetap; dan

• berusia paling tinggi:

1. 65 (enam puluh lima) tahun; atau
2. 70 (tujuh puluh) tahun bagi Dosen dengan jabatan profesor yang mendapat Perundang-undangan

ketentuan perpanjanganPeraturan peraturanmasa perundang-undangan.tugas sesuai dengan ditjen

(2) Menteri dapat menetapkan ketentuan batas usia

lebih tinggi dari 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1) untuk Dosen yang:

• bertugas pada Satuan Pendidikan Tinggi di Daerah Khusus;
• berkeahlian khusus; atau
• dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.

(3) Dosen Tetap yang mendapat penugasan sebagai

pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperolah tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(4) Menteri . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(4) Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian

tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:

• pada program pendidikan di Daerah Khusus; atau
• sebagai pengampu bidang keahlian khusus.

(5) Tunjangan profesi bagi Dosen dialokasikan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua Tunjangan Khusus

Pasal 9 Perundang-undangan (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau

penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Peraturan Pendidikanditjen Tinggi yang diselenggarakan Masyarakat dan ditugaskan oleh Pemerintah pada Perguruan Tinggi di Daerah Khusus berhak memperoleh tunjangan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah.

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan kepada Dosen hanya apabila yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya sebagai Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penetapan dan rincian kewajiban sebagai Dosen,

serta evaluasi secara periodik mengenai tunjangan khusus di Daerah Khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga Tunjangan Kehormatan