Pasal 3

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi:

• koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
• penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
• sosialisasi Administrasi Kependudukan;
• pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
• pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; dan
• pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.