Pasal 90

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus

memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1). (21 Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling larna 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7). (41 Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:

• menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
• menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
• menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
• menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian

keberatan diatur dengan Perkada.

Pasal 91 ...

SK No 181476A

PRESIDEN

NEPUSLIK INDONESIA