Pasal 24

(1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (21 dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah provinsi ke kas Daerah kabupaten/kota. (21 Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.

(3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Paragraf 6 . . .

SK No 145796 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 6 Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan