Pasal 15

(1) Dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan nilai perolehan Air

Tanah. (21 Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dalam Daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur.

(4) Besarnya . . .

SK No l8l597A

PRESIDEN

REPUBLIX INDONESIA

(4) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

(5) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(6) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan

wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(7) Penetapan besarnya nilai perolehan Air Tanah yang

ditetapkan dengan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai nilai perolehan Air Tanah.

(8) Peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (7l., disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.