Pasal 129

Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri melakukan pengawasan pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya yartg berpotensi:

• bertentangan dengan kepentingan umum;
• bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
• tidak sesuai dengan kebijakan fiskal nasional; dan/atau
• menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.