PP KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 104

jabatannya, (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPI, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.

(1) (21 Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat

ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

(3) Dalam . . .

SK No l81486A

PRESIDEN

REPTJBLIK INDONESIA

(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) berisi keputusan berupa:

mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
menolak permohonan Wajib Pajak. (71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Perkada.

Bagian

SK No 181487A

PRES'DEN

REPUELIK TNDONESIA

Bagian Kedua Puluh Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

← Pasal 103 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 105 →