Pasal 10

(1) Dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. (21 Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya Pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

(3) Wilayah Pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah

kepabeanan Indonesia.