Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

2. Pejabat Negara adalah:

• Presiden dan Wakil Presiden;

• Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

• Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

• Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi;

• Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;

• Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial);

• Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak;

• Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

• Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

• Ketua, . . .

• Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;

• Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;

• Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

• Gubernur dan Wakil Gubernur; dan

• Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

1. Penerima pensiun adalah:

• Pensiunan Pegawai Negeri;

• Pensiunan Pejabat Negara;

• Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan

• Penerima pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.

1. Penerima tunjangan adalah:

• Penerima Tunjangan Veteran;

• Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;

• Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;

• Penerima Tunjangan Janda/Duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;

• Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM);

• Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI;

• Penerima . . .

• Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;

• Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;

• Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan

• Penerima Tunjangan Cacat.