Pasal 12

(1) Pejabat Otoritas Veteriner yang menangani Kesehatan

Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a melakukan pengambilan keputusan teknis tertinggi dalam:

• pemberian rekomendasi penetapan jenis Penyakit Hewan Menular Strategis kepada Menteri;
• pemberian rekomendasi penetapan status dan situasi wilayah Penyakit Hewan Menular Strategis kepada Menteri;
• penetapan. . .

SK No 211847 A

PRESIDEN

• penetapan wilayah pembebasan Penyakit Hewan Menular Strategis;
• penetapan investigasi Wabah Penyakit Hewan menular;
• penetapan dan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas daerah provinsi;
• pemberian rekomendasi penetapan penggunaan Obat Hewan untuk keamanan ternak konsumsi kepada Menteri;
• pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat bebas Penyakit Hewan suatu wilayah dan unit usaha bidang peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri;
• pemberian rekomendasi pemasukan Hewan, benih, dan bibit ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Menteri;
• pemberian rekomendasi pemasukan Obat Hewan dan bahan pakan asal Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Menteri;
• pemberian rekomendasi persyaratan teknis negara dan unit usaha bidang peternakan dan Kesehatan Hewan dari negara asal kepada Menteri;
• pemberian sertifikat Veteriner bagi Hewan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi salah satu dasar pemeriksaan Karantina Hewan di tempat pengeluaran;

1. pemberian tugas kepada Dokter Hewan Berwenang untuk memproses pemberian sanksi terhadap pelanggaran di bidang Kesehatan Hewan;

• pelaksanaan pengendalian lalu lintas Hewan; dan
• penetapan penggunaan Obat Hewan untuk program pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan menular tertentu.

(2) Pejabat . .

SK No 211848 A

PRESIDEN

(2) Pejabat Otoritas Veterineryang menangani Kesehatan

Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) huruf b melakukan pengambilan

keputusan teknis tertinggi dalam:

• pemberian rekomendasi penetapan zoonosis prioritas kepada Menteri;
• pelaksanaan pengendalian lalu lintas Produk Hewan;
• pemberian sertifikat Veteriner bagi Produk Hewan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi salah satu dasar pemeriksaan Karantina Hewan di tempat pengeluaran;
• pemberian rekomendasi pemasukan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Menteri;
• pemberian tugas kepada Dokter Hewan Berwenang untuk memproses pemberian sanksi terhadap pelanggaran di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
• pemberian rekomendasi persyaratan teknis negara dan unit usaha Produk Hewan dari negara asal kepada Menteri;
• penetapan strategi pencegahan penularan zoonosis; dan
• penetapan penggunaan Obat Hewan, peralatan, dan perlakuan Hewan dalam tindakan penerapan Kesejahteraan Hewan.

(3) Dihapus.

1. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut: