Pasal 65

(1) Permohonan untuk interim review dapat

diajukan oleh:

• eksportir, eksportir produsen, dan/atau importir untuk melakukan penghentian pengenaan Bea Masuk Imbalan;
• eksportir dan/atau eksportir produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b untuk tidak dikenakan Bea Masuk Imbalan; atau
• eksportir, eksportir produsen, importir, pemohon atau Industri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a untuk melakukan perubahan besaran pengenaan Bea Masuk Imbalan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan inisiatif KADI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c hanya dapat diajukan paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah berlakunya penetapan Bea Masuk Imbalan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Ketentuan . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Ketentuan mengenai permohonan dan

penyelidikan interim review secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Bagian Kedua Penyelidikan dan Bagian Ketiga Bukti dan Informasi.