Pasal 19

(1) Tindakan Sementara dikenakan paling cepat

60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulai penyelidikan dan berlaku untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

(2) Dalam hal terdapat permintaan eksportir atau

eksportir produsen yang mewakili persentase signifikan dari Barang Yang Diselidiki, pengenaan Tindakan Sementara dapat ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam . . .

www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal Bea Masuk Antidumping

Sementara ditetapkan lebih rendah dari Marjin Dumping, pengenaan Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau paling lama 9 (sembilan) bulan.