Pasal 79

(1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Perikanan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 77 huruf a terdiri atas:

• Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Perikanan tangkap; dan

• Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Perikanan budi daya.

(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a disusun dengan memperhatikan:

• wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

• pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

• larangan terhadap kegiatan yang berdampak negatif pada Sumber Daya Ikan dan lingkungannya; dan

• kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan usaha Perikanan tangkap.

(3) Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut untuk zona Perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:

• pelaksanaan kegiatan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• larangan kegiatan Perikanan budi daya yang eksploitatif serta berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, habitat, dan Sumber Daya Ikan di dalam zona Perikanan budi daya; dan

• keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kegiatan penelitian, pariwisata, dan kegiatan lainnya di zona Perikanan budi daya agar tidak saling mengubah fungsi utama zona Perikanan budi daya.