Pasal 215
BAB 8 — MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL
(1) DoS diberlakukan dalam kondisi sebagai berikut: a. Kapal sedang beroperasi pada Tingkat Keamanan yang lebih tinggi daripada Fasilitas Pelabuhan atau Kapal lain; b. terdapat suatu ancaman atau peristiwa keamanan yang melibatkan Kapal atau Fasilitas Pelabuhan; c. Kapal atau Fasilitas Pelabuhan sedang beroperasi pada Tingkat Keamanan 3; d. terjadi perubahan Tingkat Keamanan bagi Kapal atau Fasilitas Pelabuhan yang sedang berinteraksi; e. terjadi interaksi antara Kapal dan Fasilitas Pelabuhan yang dapat membahayakan penduduk setempat; f. terjadi interaksi antara Kapal dan Fasilitas Pelabuhan yang dapat menimbulkan risiko pencemaran; g. terjadi interaksi antara Kapal dan Fasilitas Pelabuhan yang melibatkan embarkasi atau debarkasi penumpang atau penanganan barang berbahaya; h. Kapal sedang beraktifitas di Fasilitas Pelabuhan yang tidak diwajibkan mengimplementasikan Koda; i. Kapal sedang melakukan aktifitas dengan Kapal yang tidak diwajibkan mengimplementasikan Koda; j. melakukan transfer penumpang atau barang berbahaya di laut; k. aktifitas Kapal ke Kapal yang memiliki risiko pencemaran laut; l. kesepakatan antar pemerintah yang mensyaratkan DoS untuk Pelayaran internasional tertentu dan Kapal yang melakukan Pelayaran dimaksud atau kegiatan Kapal ke Kapal selama Pelayaran dimaksud; m. Kapal yang tidak diwajibkan mengimplementasikan Koda mengajukan untuk menggunakan Fasilitas Pelabuhan yang mengimplementasikan Koda; n. kebutuhan untuk pemberlakuan DoS yang dinyatakan oleh otoritas yang ditunjuk; dan/atau o. Kapal tidak mempunyai ISSC yang valid. (2) Pemberlakuan DoS harus dilaporkan oleh keagen Kapal Pelayaran atau pihak Fasilitas Pelabuhan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Koordinator PSC setempat. (3) Apabila pemberlakuan DoS melibatkan Fasilitas Pelabuhan yang tidak diwajibkan mengimplementasikan Koda, pihak Fasilitas Pelabuhan harus menunjuk personel untuk menandatangani DoS dan bertanggung jawab terhadap penerapan tindakan keamanan di Fasilitas Pelabuhan.
