Pasal 183
BAB 8 — MANAJEMEN KEAMANAN KAPAL
(1) PFSP harus memuat: a. langkah yang dirancang untuk mencegah senjata, unsur, dan alat yang berbahaya yang dimaksudkan untuk digunakan terhadap orang, Kapal, atau Fasilitas Pelabuhan yang tidak diperbolehkan dibawa ke Fasilitas Pelabuhan atau ke atas Kapal; b. tindakan yang dirancang untuk mencegah akses tanpa izin ke Fasilitas Pelabuhan, ke Kapal yang ditambatkan di fasilitas, dan ke area terbatas Fasilitas Pelabuhan; c. prosedur untuk merespons ancaman keamanan atau pelanggaran keamanan, termasuk ketentuan untuk menjaga kegiatan penting Fasilitas Pelabuhan atau interaksi Kapal di Pelabuhan; d. prosedur untuk merespons instruksi keamanan yang disampaikan oleh otoritas yang ditunjuk pada Tingkat Keamanan 3; e. prosedur untuk evakuasi dalam hal terdapat ancaman keamanan atau pelanggaran keamanan; f. tugas personel Fasilitas Pelabuhan yang ditunjuk bertanggung jawab masalah keamanan dan tugas personel fasilitas lainnya terkait aspek keamanan; g. prosedur untuk interaksi dengan kegiatan pengamanan Kapal; h. prosedur Kaji Ulang dan pemutakhiran PFSP secara berkala; i. prosedur untuk melaporkan Insiden Keamanan; j. identifikasi PFSO dan rincian kontak 24 (dua puluh empat) jam; k. langkah untuk memastikan keamanan informasi yang terdapat dalam PFSP; l. langkah yang dirancang untuk memastikan efektivitas keamanan muatan dan peralatan penanganan muatan di Fasilitas Pelabuhan; m. prosedur untuk mengaudit PFSP; n. prosedur untuk merespons jika sistem siaga pengamanan Kapal (ship security alert system/SSAS) suatu Kapal yang sedang berada di Fasilitas Pelabuhan telah diaktifkan; dan o. prosedur untuk memfasilitasi kunjungan ke darat bagi Awak Kapal atau pergantian Awak Kapal, termasuk akses pengunjung ke Kapal yang mencakup perwakilan kesejahteraan pelaut dan organisasi buruh. (2) Selain memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PFSP juga harus memuat: a. rincian organisasi keamanan Fasilitas Pelabuhan; b. hubungan organisasi keamanan Fasilitas Pelabuhan dengan instansi terkait lainnya dan sistem komunikasi yang diperlukan untuk memungkinkan komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara organisasi keamanan Fasilitas Pelabuhan dengan instansi lain termasuk dengan Kapal di Fasilitas Pelabuhan; c. rincian langkah dasar Tingkat Keamanan 1 baik operasional maupun fisik yang selalu diterapkan; d. rincian langkah keamanan tambahan yang memungkinkan Fasilitas Pelabuhan dapat segera bergerak ke Tingkat Keamanan 2, dan jika perlu ke Tingkat Keamanan 3; e. Kaji Ulang berkala atau audit PFSP atau perubahannya sebagai respons dari perubahan yang terjadi; dan f. rincian prosedur pelaporan aktifitas keamanan kepada Koordinator PSC. (3) Format PFSP harus memuat hal sebagai berikut: a. lembar persetujuan PFSP; b. lembar Kaji Ulang dan perubahan; c. struktur organisasi keamanan Fasilitas Pelabuhan dan PSC beserta rincian kontak; d. rincian gambar Fasilitas Pelabuhan dan penandaan area terbatas dan area umum; e. prosedur pengawasan di titik akses untuk setiap Tingkat Keamanan; f. prosedur penanganan muatan untuk setiap Tingkat Keamanan; g. prosedur barang yang tidak didampingi pemilik untuk setiap Tingkat Keamanan; h. prosedur pengiriman perbekalan ke Kapal untuk setiap Tingkat Keamanan; i. prosedur pengawasan keamanan di Fasilitas Pelabuhan untuk setiap Tingkat Keamanan; j. prosedur keamanan lainnya yang dianggap perlu di setiap Tingkat Keamanan; k. prosedur menghadapi keadaan darurat; l. daftar inventaris dan pemeliharaan peralatan keamanan dan komunikasi; m. format dokumen dan laporan training, drill, exercise, DoS, pre-arrival notification security, dan Insiden Keamanan serta hal terkait lainnya; dan n. format dokumen audit internal. (4) PFSA harus secara periodik dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan perubahan ancaman keamanan dan/atau perubahan yang terjadi di Fasilitas Pelabuhan terkait aspek operasional. (5) PFSP harus secara periodik dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan dan/atau sebagai tindak lanjut hal dibawah ini: a. terdapat perubahan pada PFSA; b. dalam audit internal dan/atau verifikasi dan/atau inspeksi oleh otoritas yang ditunjuk ditemukan elemen dari PFSP yang sudah tidak relevan; c. terjadi Insiden Keamanan yang melibatkan Fasilitas Pelabuhan; dan d. pelaksanaan drill atau exercise yang berskala besar.
