PP
PE}.IYELENGGARAAN BI DANG PELAYARAN
Pasal 144
BAB 6 — KENAVIGASIAN
Pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari: a. bupati/wali kota untuk pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan lokal dan Pelabuhan sungai dan danau; b. gubernur untuk pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan regional; dan c. Menteri untuk pekerjaan Pengerukan di Alur- Pelayaran dan wilayah perairan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul serta di wilayah perairan Terminal Khusus.
