Pasal 139
BAB 5 — PERKAPALAN
(1) Setiap Pelabuhan, Terminal Khusus, dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri termasuk galangan Kapal wajib menampung atau menangani limbah atau residu yang dihasilkan dari hasil kegiatannya maupun limbah atau residu yang dihasilkan dari Kapal yang beroperasi di Pelabuhan, Terminal Khusus, dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri. (2) Pengelola fasilitas penampungan limbah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memastikan fasilitas penampungan limbah dalam kondisi layak untuk digunakan tanpa mengakibatkan pencemaran bagi lingkungan dan memiliki kecukupan kapasitas sesuai jenis limbah yang diterima dari Kapal tanpa menyebabkan penundaan operasional Kapal; b. memberikan tanda bukti penerimaan limbah atau residu (waste delivery receipt/WDR) kepada Nakhoda atau Kapal; c. membuat laporan kegiatan penampungan atau penerimaan limbah atau residu kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan d. membuat laporan kepada Menteri apabila fasilitas penampungan limbah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. (3) Untuk menjamin kelancaran penyampaian limbah atau residu dari Kapal ke fasilitas penampungan limbah di Pelabuhan, Terminal Khusus, dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri termasuk galangan Kapal maka Menteri membuat basis data fasilitas penampungan limbah di seluruh Pelabuhan Indonesia yang dapat diakses secara umum dan diinformasikan juga kepada IMO.
