Pasal 119
BAB 5 — PERKAPALAN
(1) Peti kemas yang akan diangkut ke Kapal wajib memiliki berat kotor peti kemas terverifikasi (verified gross mass/VGM). (2) Peti kemas beserta kemasan dan muatannya dilarang diangkut ke Kapal apabila Nakhoda, Badan Usaha Pelabuhan, pengelola Terminal Khusus, dan/atau pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri belum mendapatkan informasi berat kotor peti kemas terverifikasi (verified gross mass/VGM). (3) Metode penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (verified gross mass/VGM) terdiri atas: a. metode kesatu yaitu penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (verified gross mass/VGM) dengan cara menimbang peti kemas beserta isinya secara bersamaan setelah proses pengemasan dan/atau penyegelan; atau b. metode kedua yaitu penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (verified gross mass/VGM) dengan cara menimbang isi peti kemas keseluruhan secara terpisah dan ditambah berat peti kemas kosong. (4) Metode kesatu dan metode kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menggunakan peralatan penimbangan yang telah terkalibrasi dan memperoleh sertifikat dari instansi yang berwenang di bidang kemetrologian. (5) Penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (verified gross mass/VGM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh shipper dan sebelum masuk Terminal peti kemas di Pelabuhan wajib dilakukan verifikasi akhir melalui fasilitas penimbangan peti kemas di Pelabuhan. (6) Shipper sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (verified gross mass/VGM). (7) Shipper sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melakukan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (verified gross mass/VGM) di tempat yang ditentukan oleh shipper. (8) Metode penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (verified gross mass/VGM) yang dilakukan oleh shipper dan pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan Menteri. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai berat kotor peti kemas terverifikasi (verified gross mass/VGM) diatur dengan Peraturan Menteri.
