Pasal 116
BAB 5 — PERKAPALAN
(1) Setiap Kapal yang berlayar harus ditetapkan lambung timbulnya dan dipasang marka garis muat secara tetap sesuai dengan persyaratan. (2) Perhitungan lambung timbul untuk setiap Kapal harus mendapat pengesahan dari Menteri. (3) Penetapan besarnya lambung timbul Kapal berdasarkan atas perhitungan dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan lambung timbul Kapal oleh pejabat pemeriksa Keselamatan Kapal. (4) Lambung timbul Kapal ditetapkan: a. untuk pelayaran internasional berdasarkan ketentuan internasional mengenai garis muat internasional; dan b. untuk pelayaran di wilayah Perairan Indonesia berdasarkan ketentuan nasional mengenai lambung timbul Kapal. (5) Besarnya lambung timbul Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam sertifikat garis muat. (6) Sertifikat garis muat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Menteri. (7) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mendelegasikan penerbitan sertifikat garis muat kepada Badan Klasifikasi yang diakui dan ditunjuk. (8) Marka garis muat Kapal yang telah ditetapkan dalam sertifikat garis muat tidak diperkenankan diubah tanpa persetujuan Menteri.
