Pasal 18

(1) Pendanaan sistem pelatihan kerja baik yang menyangkut

pembinaan maupun penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, akuntabilitas, transparansi, dan berkelanjutan.

(2) Pendanaan sistem pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau penerimaan lain yang sah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendanaan sistem

pelatihan kerja diatur dengan Peraturan Menteri.

PEMBINAAN