Pasal 3

Hal yang timbul dari dan berhubungan dengan

pelaksanaan pemindahan Ibu Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 sepanjang yang menyangkut

instansi vertikal, badan peradilan, atau pemerintah

daerah provinsi, menjadi tanggung jawab menteri,

pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait,

pimpinan lembaga negara yang membawahi

instansi/badan yang bersangkutan, atau gubernur yang

membawahi perangkat daerah sesuai dengan

kewenangannya.