Pasal 60

(1) Gubernur, bupati, atau walikota menyelenggarakan

publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah secara berkala.

(2) Publikasi informasi mengenai Pinjaman Daerah meliputi:

• kebijakan tentang Pinjaman Daerah;

• posisi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• posisi kumulatif Pinjaman Daerah;
• jangka waktu Pinjaman Daerah;
• tingkat bunga Pinjaman Daerah;
• sumber Pinjaman Daerah;
• penggunaan Pinjaman Daerah;
• realisasi penyerapan Pinjaman Daerah; dan
• pemenuhan kewajiban Pinjaman Daerah.

Pasal 61depkumham.go.id Gubernur, bupati, atau walikota menyelenggarakan

publikasi informasi mengenai Obligasi Daerah secara berkala mengenai:

• kebijakan penerbitan Obligasi Daerah;
• rencana penerbitan Obligasi Daerah yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan;
• pengelolaan Obligasi Daerah;
• jumlah Obligasi Daerah yang beredar beserta komposisinya, struktur jatuh tempo, dan tingkat bunga;
• laporan keuangan Pemerintah Daerah;
• laporan penggunaan dana yang diperoleh melalui penerbitan Obligasi Daerah dan alokasi dana cadangan; dan
• kewajiban publikasi data dan/atau informasi lainnya yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.