Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.

(2) Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah

Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan

APBD yang digunakan untuk menutup:

• defisit APBD;
• pengeluaran pembiayaan; dan/atau
• kekurangan arus kas.

(4) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah

diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

(5) Pemerintah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(5) Pemerintah Daerah dapat meneruskan Pinjaman Daerah

sebagai pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.