Pasal 10

(1) Pinjaman Daerah bersumber dari:

• Pemerintah;
• Pemerintah Daerah lain;
• lembaga keuangan bank;
• lembaga keuangan bukan bank; dandepkumham.go.ide. masyarakat.

(2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri.

(3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri.

(4) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.