Pasal 4

Kewenangan Pemerintah dalam Urusan pemerintahan yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

• pendidikan;

• kesehatan . . .

• kesehatan;
• pekerjaan umum dan penataan ruang;
• perumahan dan permukiman;
• ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
• sosial;
• tenaga kerja;
• pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
• pangan;
• pertanahan;
• lingkungan hidup;
• kependudukan dan catatan sipil;
• pemberdayaan masyarakat dan gampong;
• pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
• perhubungan;
• komunikasi dan informatika;
• koperasi dan usaha kecil dan menengah;
• penanaman modal;
• kepemudaan dan keolahragaan;
• statistik;
• persandian;
• kebudayaan;
• perpustakaan;
• kearsipan;
• kelautan dan perikanan;
• pariwisata; aa. pertanian; bb. kehutanan; cc. energi dan sumber daya mineral; dd. perdagangan; ee. perindustrian; dan ff. transmigrasi.

Pasal 5 . . .