Pasal 13

(1) Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. (2) Kepolisian Negara Republik INDONESIA wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas. (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan/atau penasehat hukum lainnya.