Pasal 19

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan rencana kerja serta anggaran investasi dan anggaran eksploitasi kepada Menteri untuk memperoleh pengesahannya berdasarkan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

(2) Kecuali apabila Menteri secara tertulis mengemukakan keberatan atau menolak kegiatan yang dimuat di dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

(3) Rencana kerja dan/atau anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang tertera di dalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri, menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri, untuk memperoleh pengesahannya berdasarkan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan, oleh Menteri tidak diberikan keberatan secara tertulis, maka perubahan rencana kerja dan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.

(5) Rencana kerja dan/atau anggaran Perusahaan yang telah disahkan merupakan landasan kerja dan menjadi tugas bagi Direksi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalamnya.